
Cepu – Polemik penyaluran bantuan bagi warga terdampak bencana longsor di Kelurahan Cepu semakin meruncing. Setelah BPBD Kabupaten Blora menyampaikan bahwa bantuan telah disalurkan berdasarkan laporan longsor susulan di RT 03/RW 08, pernyataan tersebut dibantah oleh Sugiyanto, Ketua RT 04/RW 08 yang juga ditunjuk sebagai Koordinator Penanganan Bencana di lapangan.
Dalam video klarifikasi yang diunggah pada akun Tiktok pribadinya, Sugiyanto menyatakan bahwa BPBD dan pihak kelurahan telah menyampaikan informasi yang tidak sesuai kondisi faktual di lapangan dan menegaskan perlunya perbaikan koordinasi antarlembaga.
Menurut BPBD, longsoran yang melanda wilayah Nglajo sebelumnya meluas ke RT 03 dan menjadi dasar penyaluran bantuan susulan. Namun, Sugiyanto menyampaikan fakta berbeda.
Beberapa poin bantahannya:
- Belum ada laporan resmi mengenai kerusakan rumah di RT 03 yang masuk ke posko bencana maupun pemerintah kelurahan.
- Informasi soal rumah rusak berat di RT 03 dinilai tidak melalui verifikasi dan koordinasi yang benar.
- Sebagai koordinator lapangan, ia menyebut tidak pernah diajak berdiskusi atau dimintai data terkait kondisi RT 03.
“Bu Lurah, sebelum mengambil langkah, tolong berkoordinasi dengan kami yang berada di lapangan. Kami tahu persis titik-titik mana saja yang benar-benar terdampak,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan peringatan keras:
“Mohon kepada Pemerintah Kecamatan, Kabupaten Blora, dan terutama Lurah Cepu, jangan sampai ada korban kedua karena buruknya koordinasi.”
Kritik terhadap pemerintah daerah juga datang dari warga terdampak. Margono, salah satu warga di RT 04, menilai perbedaan informasi antarinstansi menunjukkan lemahnya koordinasi pemerintah dalam menangani bencana ini.
“Ini wujud buruknya komunikasi dari pihak kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Sangat disayangkan,” ujar Margono.
Ia bahkan membandingkan respons pemerintah dengan aparat kepolisian. Menurutnya, Polres Blora dan Polsek Cepu dinilai lebih cepat, sigap, dan hadir di tengah masyarakat sejak awal kejadian.
“Justru perangkat pemerintah tidak menunjukkan sinergi yang baik dengan petugas kepolisian dan warga,” tambahnya.
Di tengah polemik bantuan, Sugiyanto mengingatkan bahwa fokus utama seharusnya tertuju pada kondisi darurat di RT 04/RW 08, wilayah terparah yang sejak awal terdampak longsor.
Ia memaparkan situasi terkini:
- Dinding penahan longsor yang dibuat sebelumnya kini ambles dan tidak mampu lagi menahan pergerakan tanah.
- Sebanyak 20 rumah disebut berada dalam kondisi terancam jika pergerakan tanah kembali terjadi.
Ia meminta pemerintah daerah hingga pemerintah pusat turun langsung meninjau kondisi lapangan dan mengupayakan solusi jangka panjang, termasuk kemungkinan relokasi.
“Kami membutuhkan penanganan serius, bukan hanya bantuan sporadis. Warga butuh jaminan keselamatan,” ujarnya.




