Redaksi 
Cepu – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora memberikan klarifikasi resmi terkait polemik di media sosial mengenai penyaluran bantuan kepada warga terdampak tanah longsor di RT 03/RW 08, Kelurahan Cepu. Beredar kabar bahwa bantuan tersebut salah sasaran dan direkayasa, namun BPBD menegaskan informasi itu tidak benar.
PLT Kalaksa BPBD Blora, Dra. Mulyowati, MM, yang turun langsung bersama jajaran, menegaskan bahwa bantuan diberikan sebagai tindak lanjut dari laporan longsor susulan yang kembali mengancam permukiman warga.
Dalam akun Tiktok resmi BPBD Kabupaten Blora, Mulyowati mengungkapkan kondisi terkini di wilayah terdampak menunjukkan situasi yang semakin serius. Awalnya hanya beberapa rumah dilaporkan mengalami kerusakan, namun longsor susulan membuat jumlahnya meningkat menjadi tujuh rumah.
Rinciannya:
- Empat rumah mengalami kerusakan paling parah akibat longsor total.
- Tiga rumah lainnya menunjukkan retakan signifikan pada struktur lantai dan tanah, menandakan potensi bahaya lanjutan.
“Kami menindaklanjuti surat dari Ibu Lurah dan Ibu Camat Cepu, serta laporan dari Ketua RT. Apa yang kami lakukan hari ini murni berdasarkan laporan dan kondisi di lapangan,” tegas Mulyowati, membantah keras tudingan bahwa bantuan salah sasaran.
Dalam respons cepatnya, BPBD telah menyalurkan bantuan logistik awal kepada warga terdampak. Upaya penanganan bencana ini juga melibatkan koordinasi lintas instansi.
Tahapan penanganan yang telah dan akan dilakukan:
- Bantuan Logistik Awal — disalurkan langsung oleh BPBD.
- Bantuan Susulan — direncanakan dari Dinas Sosial dan Baznas.
- Rapat Koordinasi Lintas Sektor — BPBD segera menggelar rapat untuk merumuskan penanganan lanjutan dan menyusun laporan resmi kepada Bupati Blora.
Langkah terstruktur ini menunjukkan komitmen Pemkab Blora dalam memastikan penanganan bencana dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
BPBD juga menyoroti maraknya informasi keliru di media sosial yang justru menimbulkan keresahan di tengah warga terdampak bencana.
“Banyak informasi yang beredar di media sosial tidak sesuai fakta dan membuat masyarakat resah. Kami berharap warga mengacu pada informasi resmi dari pemerintah,” imbuh Mulyowati.
Masyarakat diminta lebih bijak menyikapi konten yang tidak bersumber jelas. Di tengah bencana, ketenangan dan keakuratan informasi menjadi kunci untuk mempercepat penanganan dan pemulihan.
