Redaksi 
Tanggamus – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Tanggamus menyatakan dukungan penuh terhadap rekomendasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melibatkan lebih banyak pelaku usaha lokal, termasuk UMKM, BUMDes, dan Koperasi Merah Putih. Langkah ini dinilai strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil.
Ketua Kadin Tanggamus dan juga Direktur Red Justicia Law Firm Tanggamus, Kurnain, menyampaikan dukungan tersebut kepada awak media, Kamis (4/12/2026). Ia menegaskan bahwa Kadin secara nasional telah berkontribusi aktif dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Kadin Indonesia telah membangun 500 dapur MBG dari target 1.000 dapur di seluruh Indonesia. Sampai hari ini, Kadin telah menginvestasikan Rp750 miliar untuk pembangunan fasilitas tersebut,” ujarnya.
Menurut Kurnain, pembangunan ratusan dapur MBG tersebut telah menyerap 25.000 tenaga kerja lokal, sekaligus memicu peningkatan permintaan bahan pangan dari berbagai daerah. Ia mengatakan banyak pelaku usaha kini ingin menjadi pemasok bahan baku untuk mendukung penyediaan makanan bergizi.
“Banyak pengusaha berlomba-lomba ingin menjadi penyedia komoditas yang dibutuhkan MBG. Hilirisasi pertanian yang sebelumnya jarang tersentuh kini mulai berkembang. Dampaknya sudah terlihat,” jelasnya.
Sebelumnya, KPPU telah mengeluarkan lima rekomendasi agar pelaksanaan program MBG dapat melibatkan lebih banyak pelaku usaha kecil. Wakil Ketua KPPU, Aru Armando, menyebut rekomendasi tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo pada Agustus lalu.
Berikut lima rekomendasi tersebut:
- Pemilihan mitra yayasan dilakukan transparan, disertai verifikasi lapangan yang melibatkan pemangku kepentingan.
- Yayasan wajib bermitra dengan UMKM, BUMDes, dan koperasi, sesuai hasil verifikasi.
- UMKM, BUMDes, dan koperasi diutamakan sebagai pemasok bahan baku MBG.
- Pencegahan praktik persekongkolan dalam pengadaan fasilitas SPPG dan peralatan makan.
- Pendampingan dari kementerian teknis, termasuk penyusunan dan pengawasan perjanjian kemitraan.
Aru menekankan bahwa pengawasan ini penting untuk memastikan tata kelola program berjalan baik, mengingat program MBG menyerap anggaran ratusan triliun.
“Program MBG sangat baik, tetapi perlu dikawal supaya manfaat ekonominya dapat dirasakan oleh banyak pelaku usaha, bukan hanya kelompok tertentu,” ujar Aru dalam media gathering di Jakarta, Rabu (3/12).
Dengan dukungan Kadin Tanggamus, diharapkan pelaku usaha daerah memiliki ruang lebih luas untuk terlibat dalam rantai pasok MBG. Hal ini juga menjadi harapan agar UMKM, BUMDes, dan koperasi tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemain utama dalam program strategis nasional tersebut.
